Siapa yang Mengurus Kesehatan Kita? Catatan tentang Tata Kelola Sipil Lembaga Kesehatan

Penulis: Tim LaporSehat

Sejumlah posisi kunci di lembaga kesehatan dan gizi nasional diisi oleh purnawirawan perwira tinggi. Pertanyaannya bukan soal individu, melainkan soal prinsip: lembaga kesehatan sipil membutuhkan tata kelola, keahlian, dan mekanisme akuntabilitas yang bersifat sipil.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah posisi kepemimpinan di lembaga yang mengelola kesehatan dan gizi nasional, termasuk di BPJS Kesehatan dan Badan Gizi Nasional, diisi oleh purnawirawan perwira tinggi TNI dan Polri, sebagian dengan latar belakang penugasan sebelumnya di lingkungan pertahanan.

Artikel ini bukan penilaian terhadap kapasitas atau integritas individu mana pun. Sebagian dari mereka memiliki latar belakang kedokteran dan pengalaman manajerial yang panjang.

Yang ingin kami ajukan adalah pertanyaan yang lebih mendasar dan berlaku umum: apa konsekuensi tata kelola ketika lembaga kesehatan sipil dikelola dengan logika dan jaringan institusi non-sipil?

Mengapa ini pertanyaan yang sah

Kesehatan masyarakat adalah bidang dengan karakter yang khas. Ia bekerja lewat kepercayaan, bukan komando. Ia membutuhkan keahlian teknis yang spesifik, epidemiologi, ekonomi kesehatan, gizi klinis, manajemen mutu layanan. Dan ia dinilai dari hasil jangka panjang yang tidak selalu terlihat dalam satu periode jabatan.

Tiga karakter itu menimbulkan tiga risiko ketika sebuah lembaga kesehatan dikelola dengan pendekatan yang berbeda:

Pertama, risiko pada kualitas keputusan teknis. Kebijakan kesehatan yang baik lahir dari bukti, data surveilans, kajian biaya-efektivitas, evaluasi program. Ketika kepemimpinan lembaga tidak memiliki latar belakang teknis di bidang tersebut, kebutuhan akan penasihat teknis yang kuat dan independen menjadi jauh lebih besar. Persoalannya muncul jika struktur penasihat itu tidak ada atau tidak punya bobot.

Kedua, risiko pada budaya organisasi. Institusi militer dan kepolisian dibangun di atas hierarki, kecepatan eksekusi, dan loyalitas komando, nilai-nilai yang tepat untuk konteksnya. Tetapi lembaga kesehatan membutuhkan hal yang sebagiannya berlawanan: kritik internal yang mudah disampaikan, pelaporan kesalahan tanpa takut, dan kesediaan menghentikan program yang terbukti bermasalah. Sistem keselamatan pasien di seluruh dunia dibangun justru dengan melemahkan hambatan hierarki, bukan memperkuatnya.

Ketiga, risiko pada akuntabilitas publik. Lembaga sipil tunduk pada pengawasan sipil: DPR, BPK, media, organisasi masyarakat, dan warga. Ketika kepemimpinan berasal dari institusi dengan tradisi dan jalur akuntabilitas yang berbeda, ada risiko kritik publik diperlakukan sebagai gangguan, bukan sebagai masukan.

Bukan spekulasi

Pola respons yang kami dokumentasikan dalam pemantauan program gizi nasional sepanjang 2025–2026 memperlihatkan sebagian risiko ini secara konkret.

Ketika terjadi keracunan massal berulang, respons yang muncul cenderung menutup masalah daripada membukanya: menyalahkan kebiasaan makan anak, mengaburkan keracunan dengan alergi, mengecilkan skala dengan argumen statistik, dan pada satu kasus menerbitkan surat edaran yang meminta orang tua tidak menggugat.

Kami juga mencatat kecenderungan mengutamakan kecepatan ekspansi, penambahan titik dapur, perluasan ke kampus dan lembaga pemasyarakatan di atas pembenahan mutu dan keselamatan. Dalam kerangka operasi, mencapai target adalah keberhasilan. Dalam kerangka kesehatan masyarakat, mencapai target dengan korban adalah kegagalan.

Kami tidak mengatakan pola ini disebabkan oleh latar belakang siapa pun. Kami mengatakan pola ini adalah persis jenis risiko yang perlu diantisipasi ketika komposisi kepemimpinan bergeser, dan karena itu perlu ada penyeimbang yang dirancang sejak awal.

Prinsip yang kami pegang

Supremasi sipil bukan sentimen terhadap institusi pertahanan dan keamanan. Ia adalah prinsip tata kelola yang menempatkan setiap lembaga pada fungsi dan jalur akuntabilitasnya masing-masing.

Purnawirawan adalah warga sipil dan berhak menduduki jabatan publik. Yang perlu dijamin adalah bahwa proses seleksinya terbuka, kompetitif, berbasis kompetensi teknis yang relevan, dan bahwa mekanisme akuntabilitas sipil tetap berfungsi penuh setelahnya.

Pertanyaannya sederhana dan berlaku untuk siapa pun yang menduduki jabatan itu: apakah ia dipilih melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan, dan apakah publik bisa mengoreksinya jika salah?

Sikap LaporSehat

1. Transparansi proses seleksi. Publikasikan kriteria, tahapan, dan pertimbangan pengangkatan pejabat pada lembaga kesehatan dan gizi nasional. Ini berlaku bagi kandidat dengan latar belakang apa pun.
2. Kompetensi teknis sebagai syarat, bukan pelengkap. Posisi yang menentukan kebijakan kesehatan dan gizi harus mensyaratkan keahlian yang relevan, atau disertai struktur penasihat teknis yang kuat dan independen dengan kewenangan nyata.
3. Dewan pengawas independen dengan keterwakilan akademisi, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat sipil, yang laporannya dipublikasikan.
4. Mekanisme pelaporan internal yang aman. Pegawai dan pekerja lapangan harus dapat melaporkan masalah tanpa risiko sanksi, ini adalah instrumen keselamatan, bukan ketidakloyalan.
5. Audit rutin oleh lembaga independen, dengan hasil yang dapat diakses publik.
6. Ruang bagi kritik publik. Tidak boleh ada instrumen yang membatasi hak warga menyampaikan keluhan atau menuntut pertanggungjawaban.

Kesehatan adalah urusan publik. Ia harus dikelola dengan cara yang bisa diperiksa publik.

Yang bisa kamu lakukan

• Ketahui siapa yang memimpin lembaga yang mengurus kesehatanmu, dan bagaimana mereka dipilih. Informasi ini publik.
• Gunakan mekanisme keterbukaan informasi publik untuk meminta dokumen kebijakan dan laporan kinerja lembaga.
• Sampaikan aduan lewat jalur resmi dan simpan buktinya. Aduan yang tercatat lebih sulit diabaikan daripada keluhan yang hanya beredar.
• Dukung organisasi yang melakukan pemantauan kebijakan. Pengawasan membutuhkan ketekunan jangka panjang, bukan hanya kemarahan sesaat.

Sumber & catatan: Daftar jabatan disusun dari pemantauan LaporSehat atas pengumuman resmi lembaga terkait; pola respons kebijakan dari pemantauan MBG Watch 2025–2026.