Puskesmas Bukan Pilihan Kedua: Krisis Layanan Kesehatan Primer Indonesia

Penulis: Tim LaporSehat

Jumlah puskesmas menyusut, rasio dokter masih di bawah standar WHO, dan sebagian besar dokter terkumpul di kota besar. Persoalannya bukan dokter enggan mengabdi, melainkan sistem yang membuat layanan primer selalu jadi jalur kedua.

Dalam sebuah rapat kerja dengan DPR, Menteri Kesehatan menyoroti apa yang ia sebut fenomena khas Indonesia: hampir semua dokter ingin menjadi dokter spesialis, sehingga dokter-dokter terbaik tidak ada yang bertahan di puskesmas.

Pengamatan itu tepat. Tetapi cara pertanyaannya disusun perlu diperbaiki. Persoalannya bukan "mengapa dokter tidak mau di puskesmas", melainkan "mengapa sistem membuat puskesmas menjadi pilihan yang paling tidak masuk akal secara profesional".

Angka yang perlu dilihat bersama

Hingga 2023, jumlah puskesmas di Indonesia tercatat sekitar 10.180 unit, turun sekitar 194 unit dari tahun sebelumnya. Untuk negara dengan lebih dari 270 juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau, arah pergerakan ini seharusnya naik, bukan turun.

Pada periode yang sama, jumlah dokter teregistrasi sekitar 279 ribu orang, dengan sekitar 21 persen di antaranya spesialis. Rasio dokter terhadap penduduk berada di kisaran 0,65 per 1.000 orang, masih di bawah standar WHO sebesar 1 dokter per 1.000 orang.

Yang lebih menentukan daripada jumlah adalah sebarannya. Mayoritas dokter terkonsentrasi di kota-kota besar. Banyak wilayah pelosok tidak memiliki dokter sama sekali.

Mengapa jalur spesialis jauh lebih menarik

Kalau seorang dokter muda diminta memilih antara bertahan di layanan primer atau melanjutkan ke pendidikan spesialis, perbandingannya tidak seimbang di hampir semua dimensi:

• Penghasilan. Selisihnya besar dan bertahan sepanjang karier.
• Jenjang karir. Jalur spesialis punya tangga yang jelas; jalur layanan primer sering berhenti di satu titik.
• Prestise profesi. Secara sosial dan bahkan di dalam profesi sendiri, dokter puskesmas kerap diposisikan sebagai "kelas dua".
• Fasilitas kerja. Banyak puskesmas bekerja dengan alat terbatas, obat yang tidak selalu tersedia, dan beban administrasi berat.
• Kesempatan pengembangan kompetensi. Akses pelatihan, riset, dan pembaruan keilmuan jauh lebih sempit di layanan primer.

Ketika lima faktor ini konsisten mengarah ke satu arah, keputusan individu menjadi sangat mudah diprediksi. Yang berubah bukan karakter dokternya, tetapi struktur insentifnya.

Padahal layanan primer adalah tulang punggung

Di banyak negara dengan sistem kesehatan yang kuat, dokter layanan primer justru menjadi tulang punggung, merekalah yang menyelesaikan sebagian besar masalah kesehatan sebelum menjadi berat dan mahal.

Logikanya sederhana. Hipertensi yang terdeteksi di puskesmas jauh lebih murah daripada stroke yang ditangani di ICU. Tuberkulosis yang diobati tuntas di layanan primer mencegah TBC resisten obat yang biayanya berlipat. Kehamilan yang dipantau rutin mencegah komplikasi persalinan.

Puskesmas adalah tempat pertama masyarakat mencari layanan kesehatan. Bukan rumah sakit. Bukan dokter spesialis. Ketika lini terdepan lemah, seluruh sistem di belakangnya menanggung beban yang seharusnya tidak sampai ke sana.

Yang dirugikan bukan hanya dokter

Jika puskesmas terus diperlakukan sebagai pilihan kedua, kerugiannya tidak berhenti pada karier seorang dokter. Yang menanggung adalah jutaan orang yang bergantung pada layanan kesehatan terdekat dari rumah mereka, mereka yang tidak punya ongkos ke kota, tidak punya waktu untuk antre berhari-hari, dan tidak punya jaringan untuk mempercepat rujukan.

Dan mereka adalah mayoritas.

Sikap LaporSehat

1. Kepastian karir untuk dokter layanan primer. Bangun jenjang karir yang jelas dan bermartabat di jalur layanan primer, dengan pengakuan formal dan kompensasi yang layak.
2. Insentif berbasis kesulitan wilayah. Skema insentif, perumahan, dan dukungan keluarga bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan, dengan besaran yang benar-benar menutup selisih.
3. Hentikan penyusutan puskesmas. Jumlah dan mutu puskesmas harus naik, disertai audit ketersediaan alat dan obat esensial.
4. Akses pengembangan kompetensi. Program pelatihan berkelanjutan, kesempatan riset layanan primer, dan jalur beasiswa yang tidak mengharuskan meninggalkan layanan primer.
5. Kurangi beban administrasi. Sederhanakan pelaporan agar tenaga kesehatan bekerja untuk pasien, bukan untuk formulir.
6. Ukur pemerataan, bukan hanya jumlah. Indikator nasional harus memasukkan sebaran tenaga kesehatan per wilayah, bukan sekadar rasio agregat.

Layanan kesehatan yang kuat dimulai dari lini terdepan. Kalau lini terdepan dibiarkan rapuh, tidak ada rumah sakit yang cukup besar untuk menampung akibatnya.

Yang bisa kamu lakukan

• Manfaatkan puskesmas untuk pemeriksaan rutin dan keluhan ringan. Layanan primer yang sepi juga sulit memperjuangkan anggarannya.
• Sampaikan keluhan tentang ketersediaan obat atau alat lewat kanal aduan resmi puskesmas dan dinas kesehatan setempat.
• Jika Anda tenaga kesehatan di layanan primer, dokumentasikan kondisi kerja Anda. Data lapangan adalah bahan advokasi yang paling sulit dibantah.

Sumber & catatan: Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023 (Kemenkes); pernyataan Menteri Kesehatan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI.