Setahun Lebih Makan Bergizi Gratis: Ketika Niat Baik Kalah oleh Tata Kelola

Penulis: Tim LaporSehat / MBG Watch

Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk memperbaiki gizi anak Indonesia. Setahun berjalan, yang paling banyak dilaporkan justru keracunan massal, menu ultra-proses, dan relawan tanpa kontrak kerja. Masalahnya bukan pada niat, melainkan pada tata kelola.

Pada Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai dengan janji yang sulit ditolak siapa pun: anak Indonesia mendapat satu kali makan bergizi setiap hari sekolah. Setahun kemudian, catatan yang paling tebal bukan catatan tentang perbaikan gizi, melainkan catatan tentang anak-anak yang dilarikan ke puskesmas setelah makan.

Hingga September 2025, laporan yang dihimpun menyebut lebih dari sembilan ribu orang di puluhan kabupaten/kota dan puluhan provinsi mengalami keracunan terkait program ini. Pada awal 2026, kasus keracunan massal kembali terjadi. Seorang siswi SMK di Bandung Barat meninggal setelah mengalami gejala keracunan.

LaporSehat tidak menolak gagasan negara memberi makan anak-anaknya. Kami menolak cara program ini dijalankan.

Empat masalah yang berulang, bukan kebetulan

Dari pemantauan MBG Watch sepanjang 2025–2026, persoalan yang muncul di lapangan berulang dengan pola yang sama di banyak daerah. Ketika satu masalah muncul di satu tempat, itu insiden. Ketika masalah yang sama muncul di puluhan tempat, itu desain.

Pertama, keamanan pangan. Laporan lapangan menyebut sanitasi dapur yang tidak memenuhi standar, sertifikasi keamanan pangan yang lemah, dan tenaga gizi dengan pengalaman minim. Makanan basi, berlendir, atau setengah matang bukan cerita satu dua sekolah.

Kedua, mutu gizi. Menu di banyak titik didominasi produk ultra-proses seperti sosis, nugget, dan olahan pabrikan lain. Program yang dinamai "bergizi" tetapi diisi oleh makanan tinggi natrium dan rendah gizi murni sedang mengerjakan persoalan yang berbeda dari yang dijanjikannya.

Ketiga, ketidaksesuaian anggaran. Terdapat kesenjangan antara ketetapan anggaran harian per porsi dengan menu yang benar-benar sampai ke piring anak. Penyedia katering yang belum dibayar akhirnya menurunkan mutu bahan. Rantainya jelas dan bisa diprediksi.

Keempat, perlindungan pekerja dapur. Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melaporkan keterlambatan pembayaran, bekerja tanpa kontrak, tanpa jaminan kesehatan, dan dalam sejumlah kasus mengalami intimidasi. Program yang berbicara tentang kesehatan tidak boleh membiarkan orang yang menjalankannya bekerja tanpa perlindungan.

Ekspansi yang mendahului perbaikan

Alih-alih membenahi empat hal di atas, respons yang muncul justru penambahan titik dan perluasan pengelola. Dapur SPPG masuk ke kampus. Lalu ke lembaga pemasyarakatan, dengan rencana puluhan titik dan kemungkinan pelibatan warga binaan sebagai relawan. Muncul pula usulan agar pasien tuberkulosis menerima MBG.

Ketiganya bermasalah dengan alasan yang berbeda.

Ketika perguruan tinggi menjadi vendor dapur umum, ia kehilangan posisi yang paling dibutuhkan publik darinya: sebagai pengawas kebijakan yang independen. Status PTN-BH memang memberi kewenangan mencari pendanaan mandiri. Tetapi "boleh secara hukum" tidak otomatis berarti "pantas secara etika akademis". Kampus yang punya kontrak dengan sebuah program akan sulit mengauditnya.

Ketika dapur masuk lapas, pertanyaannya adalah apakah warga binaan yang dilibatkan mendapat hak kesehatan dan perlindungan kerja, atau justru menjadi tenaga yang paling rentan diintimidasi. Petunjuk teknis Badan Gizi Nasional sendiri mensyaratkan SKCK bagi relawan SPPG, syarat yang perlu dijelaskan bagaimana penerapannya di lapas.

Dan usulan memasukkan pasien tuberkulosis ke ekosistem MBG justru berbahaya secara medis. Pasien TBC membutuhkan terapi gizi tinggi kalori dan tinggi protein berbasis makanan segar, bukan makanan ultra-proses. Mereka juga membutuhkan pembatasan kontak dan ketepatan waktu konsumsi obat. Distribusi kolektif dan antrean massal bertentangan dengan keduanya. Yang dibutuhkan pasien TBC adalah kepastian ketersediaan obat, vaksin, dan diet medis khusus, bukan perluasan proyek nasi kotak.

Cara pemerintah berbicara adalah bagian dari masalah

Yang memperburuk keadaan bukan hanya apa yang terjadi di dapur, tetapi bagaimana pejabat menjelaskannya.

Ketika keracunan massal terjadi, penjelasan yang muncul di ruang publik antara lain: anak tidak terbiasa dengan jenis makanan tertentu; sebagian kasus sebenarnya alergi, bukan keracunan; kasus banyak terjadi di SPPG baru yang sumber dayanya belum berpengalaman; dan secara statistik proporsi kejadian sangat kecil dibanding total penerima.

Semua penjelasan itu memindahkan beban dari penyelenggara ke korban atau ke angka.

Menyalahkan kebiasaan makan anak adalah pengalihan tanggung jawab. Tugas penyelenggara adalah memastikan makanan aman dikonsumsi siapa pun. Mengaburkan keracunan dengan alergi mengecilkan penderitaan ribuan siswa dan bahkan jika ada faktor alergi, pencatatan riwayat alergi tetap tanggung jawab penyelenggara. Mengakui sumber daya belum berpengalaman sama dengan mengakui program dipaksakan sebelum siap; anak-anak tidak boleh menjadi kurva belajar sebuah program.

Adapun argumen statistik adalah yang paling perlu ditolak. Persentase kecil dari populasi besar tetap berarti ribuan anak sakit. Angka tidak pernah bisa menggantikan rasa sakit, cemas, dan trauma keluarga korban. Satu anak yang keracunan sudah cukup menjadi alarm.

Kami mencatat pula adanya surat edaran di tingkat daerah yang meminta orang tua tidak menggugat bila anak mengalami keracunan atau alergi, surat yang kemudian dicabut setelah ramai di media sosial. Permintaan semacam itu membalik logika perlindungan konsumen: yang seharusnya dijamin adalah keamanan makanan, bukan kekebalan penyelenggara dari gugatan.

Ini bukan soal politisasi

Setiap kali kritik menguat, muncul peringatan agar isu ini tidak dipolitisasi. Kami berpendapat sebaliknya: menyebut kritik sebagai politisasi justru menggeser fokus dari fakta ribuan anak sakit ke pertarungan citra.

Yang dibutuhkan bukan pembelaan program, melainkan jaminan keamanan pangan.

Sikap LaporSehat

1. Transparansi data. Publikasikan data lengkap kasus keracunan, hasil investigasi, dan sumber kontaminasi secara berkala dan dapat diakses publik.
2. Audit menyeluruh. Audit sanitasi, higiene, dan keamanan pangan di seluruh titik SPPG, dengan hasil yang diumumkan.
3. Perbaikan menu. Hentikan dominasi produk ultra-proses. Menu harus mengikuti kaidah gizi seimbang berbasis makanan utuh.
4. Perlindungan pelapor. Jamin perlindungan bagi wali murid, guru, dan pekerja dapur yang melaporkan masalah. Cabut segala bentuk permintaan agar korban tidak menuntut.
5. Perlindungan pekerja. Kontrak kerja tertulis, pembayaran tepat waktu, jaminan kesehatan, dan mekanisme aduan bagi seluruh relawan SPPG.
6. Hentikan ekspansi sebelum pembenahan. Penambahan titik dan pengelola baru (termasuk di kampus dan lapas) ditunda sampai empat masalah dasar tertangani.
7. Evaluasi menyeluruh atas relevansi program. Di tengah tekanan fiskal dan biaya hidup yang naik, pemerintah perlu mengevaluasi apakah skema ini adalah cara paling efektif dan paling aman untuk memperbaiki gizi anak Indonesia.

Program bergizi seharusnya melindungi, bukan mencelakakan. Kesehatan anak bukan statistik.

Yang bisa kamu lakukan

• Jika anak Anda mengalami gejala setelah makan MBG, catat waktu, menu, dan gejalanya, lalu laporkan ke puskesmas dan pihak sekolah. Dokumentasi adalah bukti.
• Tanyakan kepada sekolah siapa penyedia dapur, apakah punya sertifikasi keamanan pangan, dan bagaimana mekanisme aduannya.
• Sampaikan laporan Anda ke kanal MBG Watch agar menjadi bagian dari pemantauan publik.
• Butuh pendampingan medis atau psikologis setelah kejadian? Layanan telekonsultasi Rumah Sehat Rakyat Virtual gratis dan bisa diakses lewat WhatsApp.

Sumber & catatan: Data keracunan dihimpun dari laporan BPOM dan pemantauan MBG Watch (2025–2026); pernyataan pejabat diparafrasekan dari pemberitaan Kompas.com, Antaranews, dan Kumparan.