Suara warga, berbasis data.
Kajian, siaran pers, dan temuan terbaru dari LaporSehat.
Puskesmas Bukan Pilihan Kedua: Krisis Layanan Kesehatan Primer Indonesia
Jumlah puskesmas menyusut, rasio dokter masih di bawah standar WHO, dan sebagian besar dokter terkumpul di kota besar. Persoalannya bukan dokter enggan mengabdi, melainkan sistem yang membuat layanan primer selalu jadi jalur kedua.
- #Kawal Kebijakan
- #Fasilitas Kesehatan
- #Tenaga Kesehatan
18 Januari 2026 · 4 menit baca
Wisata Medis dan Ketimpangan Akses Kesehatan
Selasa, 14 Maret 2023 – Presiden Jokowi baru saja meresmikan sebuah rumah sakit berskala internasional di Bandung. Melalui cuitan di Twitter, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan rumah sakit internasional ini merupakan kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa tidak banyak lagi warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik.
- #Layanan Kesehatan
- #Fasilitas Kesehatan
- #Kebijakan Kesehatan
17 Maret 2023 · 3 menit baca
Tidak Terima Bansos, Pasien Covid Stress lalu Meninggal setelah Melahirkan
Surabaya, Kemitraan. Ibu Muji, seorang korban Covid-19 meninggal dunia setelah menjalani proses persalinan di rumah sakit pada bulan Juli 2021. Menurut Ibu Fajri, salah satu tetangga bu Muji; ibu empat orang anak yang berprofesi sebagai karyawan/tukang pijat di sebuah spa ini divonis covid ketika menjelang proses persalinan.
- #Bansos
- #Data Kematian
- #Fasilitas Kesehatan
11 Agustus 2022 · 2 menit baca
Perempuan Kepala Keluarga di Banda Aceh Sulit Mengakses Bansos Covid-19
BANDA ACEH, KEMITRAAN – Sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga, perempuan kepala keluarga di Kota Banda Aceh sangat terdampak pandemi Covid-19. Namun, mereka kesulitan mengakses bantuan sosial Covid-19 yang merupakan program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi.
- #Bansos
- #Fasilitas Kesehatan
11 Agustus 2022 · 2 menit baca
Sekali lagi, Anak Menjadi Korban di Tengah Pandemi Covid-19
15 Maret 2022 – Diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 100% pada daerah dengan PPKM level 1 dan 2 tanpa adanya evaluasi menyeluruh menunjukkan kesehatan dan keselamatan anak belum jadi prioritas dalam penanganan pandemi ini. Apalagi, saat ini kasus masih tinggi dan positivity rate harian mencapai 10% atau melebihi batas aman 5%.
- #Pendidikan & Anak
- #Kebijakan Kesehatan
- #Fasilitas Kesehatan
15 Maret 2022 · 3 menit baca
Masyarakat Adukan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Beberapa Daerah Kepada Ombudsman RI Atas Maladministrasi Pembebanan Biaya Perawatan Covid-19 Kepada Pasien
Jakarta, 09 Desember 2021 – Lima orang korban pembebanan biaya perawatan Covid-19 bersama dengan Koalisi Masyarakat Untuk Akses Keadilan Kesehatan melakukan pengaduan langsung kepada Ombudsman RI. Pengaduan dilakukan atas dugaan maladministrasi yang dilakukan beberapa Rumah Sakit rujukan Covid-19 yang membebankan biaya perawatan dan pengobatan Covid-19 kepada pasien hingga ratusan juta rupiah. Dinas Kesehatan beberapa daerah dan Kementerian Kesehatan RI juga turut menjadi terlapor karena…
- #Advokasi
- #Fasilitas Kesehatan
- #Tenaga Kesehatan
9 Desember 2021 · 3 menit baca
Pemerintahan yang Responsif Menunjang Pemenuhan Hak Asasi Manusia
PRESS RELEASE Pemerintahan yang Responsif Menunjang Pemenuhan Hak Asasi Manusia Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Kesehatan Dalam Rangka Memperingati Hari HAM 10 Desember 8 Desember 2021. Pandemi Covid-19 berpotensi memperburuk situasi pemenuhan HAM di Indonesia, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar terkait pandemi dan perlindungan bagi mereka yang haknya dilanggar. Ini bisa dilihat belum mampunya […]
- #Advokasi
- #Tenaga Kesehatan
- #Fasilitas Kesehatan
8 Desember 2021 · 4 menit baca
Responsive Government Supports the Fulfilment of Human Rights
8th December 2021. The Covid-19 pandemic has the potential to worsen the situation of fulfilling Human Rights in Indonesia, in particular the fulfillment of basic rights related to the pandemic and the protection of people whose rights have been violated. This can be seen by the incapability of the state to provide efficient, effective, and accountable public services for the whole of society, especially the poor and less fortunate.
- #Advokasi
- #Tenaga Kesehatan
- #Fasilitas Kesehatan
8 Desember 2021 · 5 menit baca
Care for Covid-19 patients: What! People have to pay?
When the spike in Covid-19 cases occurred, all hospitals were caring for a lot of Covid-19 patients. Not a small proportion of these patients were charged a large fee after treatment. Previously, the Government through the Ministry of Health had stated that payment for the treatment of Covid-19 patients would be borne by the government. But why are there still hospitals charging a fee?
- #Fasilitas Kesehatan
- #Advokasi
5 September 2021 · 4 menit baca
Strengthen Community Health Centres Before They Collapse
In the midst of a spike in Covid-19 cases, many confirmed Covid-19 cases have not received health services in hospitals, to the point that they have had to self-isolate with monitoring from community health centres. This has drastically increased the burden on and responsibility of community health centres. And has been further aggravated by many community health centre staff being infected by Covid-19.
- #Fasilitas Kesehatan
18 Agustus 2021 · 3 menit baca
Negara Harus Menjamin Pembiayaan Perawatan Pasien Covid-19
18 Agustus 2021 Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 sebagaimana memang diwajibkan konstitusi. Sayangnya, hingga kini masih banyak ditemukan kasus keluarga pasien yang terpaksa harus membayar biaya perawatan Covid-19 kepada Rumah Sakit bahkan hingga ratusan juta rupiah.
- #Tenaga Kesehatan
- #Fasilitas Kesehatan
18 Agustus 2021 · 4 menit baca
Somasi atas Kelangkaan dan Mahalnya Oksigen serta Obat-obatan
Kami meminta Presiden, Menteri Perdagangan dan Menteri Kesehatan segera mengendalikan harga, memastikan ketersediaan Oksigen dan tabung Oksigen serta memastikan distribusinya dalam waktu 7 hari (7×24 Jam), jika dalam waktu tersebut tidak dipenuhi kami akan melakukan langkah-langkah hukum dan konstitusional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- #Fasilitas Kesehatan
- #Advokasi
- #Karantina
25 Juli 2021 · 7 menit baca