Suara warga, berbasis data.
Kajian, siaran pers, dan temuan terbaru dari LaporSehat.
Setahun Lebih Makan Bergizi Gratis: Ketika Niat Baik Kalah oleh Tata Kelola
Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk memperbaiki gizi anak Indonesia. Setahun berjalan, yang paling banyak dilaporkan justru keracunan massal, menu ultra-proses, dan relawan tanpa kontrak kerja. Masalahnya bukan pada niat, melainkan pada tata kelola.
- #Kawal Kebijakan
- #Makan Bergizi Gratis
- #Gizi & Pangan
15 Februari 2026 · 5 menit baca
Viral-Based Policy: Ketika Kesehatan Warga Harus Ramai Dulu Baru Diurus
Ada pola yang berulang dalam penanganan masalah kesehatan di Indonesia: masalah sudah lama diketahui, tetapi baru ditangani setelah viral. Ini bukan responsif. Ini reaktif dan berbahaya.
- #Kawal Kebijakan
- #Kebijakan Kesehatan
- #Advokasi
10 Februari 2026 · 3 menit baca
Anggaran Kesehatan Naik, Hak Kesehatan Belum Tentu Ikut Naik
Anggaran kesehatan 2026 naik menjadi sekitar Rp195,3 triliun. Pada saat yang sama, dana kesehatan desa tergerus dan sebagian dana imunisasi dialihkan. Angka besar di pusat tidak otomatis berarti layanan yang lebih baik di kampung.
- #Kawal Kebijakan
- #Kebijakan Kesehatan
- #Transparansi
25 Januari 2026 · 4 menit baca
Gula yang Tak Terlihat: Kenapa Label Pangan Perlu Lebih dari Sekadar Imbauan
Aturan pelabelan gula, garam, dan lemak sudah terbit, tetapi masih berupa Keputusan Menteri. Sementara aturan kemasan rokok dan susu formula bayi berada di level Peraturan Pemerintah. Perbedaan level itu menentukan siapa yang wajib patuh.
- #Sehat Warga
- #Kebijakan Kesehatan
- #Transparansi
25 Oktober 2025 · 4 menit baca
Siapa yang Mengurus Kesehatan Kita? Catatan tentang Tata Kelola Sipil Lembaga Kesehatan
Sejumlah posisi kunci di lembaga kesehatan dan gizi nasional diisi oleh purnawirawan perwira tinggi. Pertanyaannya bukan soal individu, melainkan soal prinsip: lembaga kesehatan sipil membutuhkan tata kelola, keahlian, dan mekanisme akuntabilitas yang bersifat sipil.
- #Kawal Kebijakan
- #Kebijakan Kesehatan
- #Transparansi
5 Agustus 2025 · 4 menit baca
Panduan Pemantauan Pengadaan Vaksin Dan Logistik Pendukung Program Vaksinasi Di Indonesia Tahun 2021
Satu tahun lebih sudah berjalan. Pemerintah sangat intens dalam merancang arah kebijakan untuk penanganan covid 19 dimulai dari penataan regulasi sampai kepada pembuatan rancangan perencanaan untuk menanggulangi wabah pandemi covid 19. Oleh karena itu, FITRA Riau bersama dengan Transparansi Internasional dan Koalisi masyarakat sipil mencoba mengidentifikasikan kembali bagaimana penanganan covid 19 khusus pengadaan barang dan jasa
- #Vaksinasi
- #Transparansi
- #Kebijakan Kesehatan
18 Agustus 2022 · 1 menit baca
Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Distribusi dan Tatalaksana Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia
Kertas kebijakan ini akan mengurai risiko-risiko korupsi yang merupakan hasil pemikiran sejumlah koalisi masyarakat sipil melalui proses Focussed Group Discussion maupun diskusi publik dengan beberapa pemangku kepentingan dalam program vaksin COVID-19 di Indonesia sepanjang bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022.
- #Transparansi
- #Vaksinasi
- #Kebijakan Kesehatan
18 Agustus 2022 · 1 menit baca
Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penanganan Pandemi
Sejak pertama kali COVID-19 diumumkan, pemerintah merespon dengan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi. Respon kebijakan terkait dengan transparansi, tata kelola, dan antikorupsi perlu menjadi perhatian. Sejak awal April 2020, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akuntabilitas Penanganan COVID-19 melakukan pemantauan terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia untuk mendorong pemerintah dalam memprioritaskan sektor kesehatan, hingga mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas dan…
- #Transparansi
- #Kebijakan Kesehatan
- #Advokasi
18 Agustus 2022 · 1 menit baca
174 Anggota Satgas Covid-19 Sulawesi Tenggara Bekerja Tanpa Honor
KEMITRAAN, KENDARI – Sebanyak 174 anggota Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sulawesi Tenggara (Sultra) bekerja tanpa honor selama tiga bulan sejak September 2021 hingga Desember tahun lalu. Padahal, Pandemi Covid-19 belum berakhir. Akibatnya, mereka bekerja menggunakan uang pribadi.
- #Transparansi
- #Kebijakan Kesehatan
11 Agustus 2022 · 3 menit baca
Lika-Liku Proyek Wastafel di Aceh
Hujan pagi itu, Kamis (9/12/2021), nyaris membuat rencana peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kota Banda Aceh batal. Hujan membuat jalan basah dan licin. Bahkan, bisa memicu banjir dan menghambat aktivitas warga. Bisa-bisa, tidak ada yang datang ke acara kami. Sebagai panitia, bukan ini yang kami harapkan.
- #Transparansi
- #Pendidikan & Anak
- #Kebijakan Kesehatan
11 Agustus 2022 · 4 menit baca
Informasi yang Simpang Siur Terkait Jenis dan Jumlah Bansos yang Diterima KPM
Siang itu, Jumat (06/08/2021), kami tim pelaksana Aplikasi Sipkumham menuju Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), dengan tujuan mengumpulkan data terkait implementasi penyelenggaraan bansos di masa pandemi Covid-19 se-kab/kota Provinsi Gorontalo. Saya dan 2 orang tim lainnya ditugaskan mengambil data di Dinas Sosial Kabupaten Gorut. Harapan sebelum berangkat, kami dengan mudah bisa mendapatkan data yang dibutuhkan apalagi dibekali dengan surat tugas dari lembaga.
- #Bansos
- #Transparansi
11 Agustus 2022 · 4 menit baca
Panduan Pemantauan Jaring Pengaman Sosial (Bansos) dalam Penanganan Covid-19 bagi Masyarakat Sipil
Transparency International Indonesia (TII) bersama dengan jaringan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) melakukan pemantauan terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun pusat dalam penyaluran bantuan sosial di masa pandemi. Pemantaun ini dilakukan di 6 wilayah kerja diantaranya Banda Aceh, Kabupaten Indramayu, Kota Gorontalo, Kota Pontianak, Kota Makassar, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- #Bansos
- #Transparansi
- #Kebijakan Kesehatan
11 Agustus 2022 · 1 menit baca