Suara warga, berbasis data.
Kajian, siaran pers, dan temuan terbaru dari LaporSehat.
Putusan MK soal Anggaran MBG: Jangan Tunda sampai 2028, dan Jangan Korbankan Anggaran Kesehatan
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisah dari anggaran pendidikan, paling lambat APBN 2028. Putusan ini menjawab sebagian persoalan, tetapi menyisakan ancaman besar yang belum tersentuh: ke mana beban MBG akan dipindahkan setelah lepas dari pendidikan?
- #Kebijakan Kesehatan
- #Advokasi
4 Agustus 2026 · 2 menit baca
Viral-Based Policy: Ketika Kesehatan Warga Harus Ramai Dulu Baru Diurus
Ada pola yang berulang dalam penanganan masalah kesehatan di Indonesia: masalah sudah lama diketahui, tetapi baru ditangani setelah viral. Ini bukan responsif. Ini reaktif dan berbahaya.
- #Kawal Kebijakan
- #Kebijakan Kesehatan
- #Advokasi
10 Februari 2026 · 3 menit baca
Ditolak Sebelum Dilayani: Ketika Urusan Administrasi Menentukan Siapa yang Hidup
Pasien meninggal setelah ditolak rumah sakit. Balita meninggal karena keluarganya tak punya dokumen kependudukan untuk mendaftar BPJS. Hak atas kesehatan tidak boleh berhenti di meja pendaftaran.
- #Kawal Kebijakan
- #Layanan Kesehatan
- #Advokasi
10 Januari 2026 · 3 menit baca
Hilirisasi dan Tubuh Warga: Ketika Tambang Mencemari Air yang Diminum Anak-Anak
Angka stunting tertinggi Indonesia justru berada di wilayah tambang. Kromium-6 di Pulau Obi, merkuri dan arsenik di Teluk Weda, gas beracun di kawasan panas bumi. Pembangunan yang mengorbankan tubuh warga bukan pembangunan.
- #Iklim & Kesehatan
- #Krisis Iklim
- #Advokasi
28 November 2025 · 5 menit baca
Melindungi yang Paling Rentan: Kekerasan, Krisis, dan Kesehatan Jiwa
Kekerasan terhadap balita di daycare, ledakan di sekolah, kekerasan terhadap warga sipil, korban perempuan dalam kecelakaan. Konteksnya berbeda, polanya sama: sistem yang paling gagal melindungi mereka yang paling rentan.
- #Sehat Warga
- #Kesehatan Jiwa
- #Advokasi
18 September 2025 · 5 menit baca
Kelaparan Bukan Bencana Alam: Gaza dan Batas Netralitas Kesehatan
Ratusan ribu orang di Gaza mengalami kelaparan parah. Gudang bantuan penuh di perbatasan sementara truk dibiarkan berhenti. Ini bukan kegagalan panen, melainkan kondisi yang diciptakan dan kesehatan masyarakat tidak bisa netral terhadapnya.
- #Layanan & Solidaritas
- #Advokasi
- #Gizi & Pangan
8 September 2025 · 4 menit baca
Siapa yang Mengurus Kesehatan Kita? Catatan tentang Tata Kelola Sipil Lembaga Kesehatan
Sejumlah posisi kunci di lembaga kesehatan dan gizi nasional diisi oleh purnawirawan perwira tinggi. Pertanyaannya bukan soal individu, melainkan soal prinsip: lembaga kesehatan sipil membutuhkan tata kelola, keahlian, dan mekanisme akuntabilitas yang bersifat sipil.
- #Kawal Kebijakan
- #Kebijakan Kesehatan
- #Transparansi
5 Agustus 2025 · 4 menit baca
Empati Saja Tidak Cukup: Mengapa Status Darurat Bencana Menentukan Nyawa
Dalam satu minggu bencana ekologis di Sumatera: 836 orang meninggal, 518 hilang, 4,3 juta jiwa terdampak. Tanpa status darurat nasional, distribusi dokter, obat, dan air bersih terhambat koordinasi antar-instansi.
- #Layanan & Solidaritas
- #Tanggap Bencana
- #Kebijakan Kesehatan
28 Juli 2025 · 4 menit baca
Rakyat Jaga Rakyat: Panduan Pertolongan Pertama dan Keselamatan Saat Aksi Massa
Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin konstitusi. Panduan ini disusun agar warga yang menggunakan haknya dapat pulang dengan selamat dan agar tidak ada lagi nyawa yang hilang.
- #Layanan & Solidaritas
- #Layanan Kesehatan
- #Advokasi
15 Mei 2025 · 4 menit baca
REJECTING THE HEALTH BILL OMNIBUS LAW RESULTING FROM EVIL CONSPIRACY BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, VIOLATING HEALTH RIGHTS WHILE THREATENING PUBLIC SAFETY AND NATIONAL SOVEREIGNTY
Jakarta, June 27, 2023 — The government and the House of Representatives have agreed to bring the Health Bill Omnibus Law to a plenary session for it to be enacted as a Law, despite numerous requests from various community groups to halt the discussion of the Health Bill.
- #Kebijakan Kesehatan
- #Advokasi
6 Agustus 2024 · 16 menit baca
Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Hasil Permufakatan Jahat Pemerintah Dengan DPR Yang Merampas Hak Rakyat Atas Kesehatan Dan Mengancam Keselamatan Rakyat Dan Kedaulatan Negara
Jakarta, 27 Juni 2023 — Pemerintah dan DPR bersepakat membawa RUU Kesehatan Omnibus Law ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang, meskipun banyak kelompok masyarakat meminta untuk menghentikan pembahasan RUU Kesehatan.
- #Kebijakan Kesehatan
- #Advokasi
6 Mei 2024 · 13 menit baca
Postpone the Ratification of the Health Bill: Advance and Ensure Meaningful Public Participation
Jakarta, June 13, 2023 — The Civil Society Coalition for Just Access to Health urges the Parliament (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) and the government to postpone the ratification of the Health Bill (Omnibus Law). Since its introduction to the public, this bill has been a subject of significant controversy as it does not prioritize the interests of the people and is not oriented towards protecting and fulfilling the rights to public health, which are mandated by the constitution.
- #Kebijakan Kesehatan
- #Advokasi
13 Juni 2023 · 11 menit baca